Keberadaan kebijakan pemangkasan transfer ke daerah pada tahun 2026 menjadi isu penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa dana yang diterima Jakarta dari pemerintah pusat mengalami penurunan yang signifikan, dan hal ini mempengaruhi berbagai program yang ada.
Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta hanya akan menerima Rp11,15 triliun. Akibat kebijakan ini, total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan mengalami penurunan drastis sebesar hampir Rp15 triliun.
“Kita tidak punya pilihan lain kecuali mematuhi keputusan pemerintah pusat. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta untuk mengelola anggaran secara efisien,” ujar Pramono saat menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini.
Pemangkasan Anggaran yang Signifikan dan Dampaknya
Pramono menekankan bahwa penurunan anggaran ini akan berdampak pada berbagai program yang dijalankan. Namun, ia menegaskan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU) tidak akan terpengaruh oleh pemangkasan ini.
“Kami akan memastikan bahwa program-program ini tetap berjalan meskipun terdapat pengurangan anggaran. KJP dan KJMU adalah landasan untuk membantu keluarga yang kurang mampu,” jelasnya lebih lanjut.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai penurunan nilai APBD DKI Jakarta. DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2026.
Pekerjaan Rumah di Balai Kota: Efisiensi dan Evaluasi Anggaran
Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno berkomitmen untuk memimpin evaluasi penggunaan anggaran secara langsung. Mereka berupaya menyisir anggaran untuk mengurangi belanja yang tidak krusial agar potensi yang ada dapat digunakan secara optimal.
“Kami memfokuskan pada belanja yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Seluruh perangkat diharapkan melakukan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga,” kata Pramono saat menjelaskan langkah-langkah penyesuaian anggaran.
DPRD DKI Jakarta juga menyoroti bahwa, dengan adanya pemangkasan, dana transfer yang semula direncanakan mencapai Rp26 triliun kemungkinan akan turun drastis. Hal ini tentu berimplikasi pada program-program yang telah disusun sebelumnya dalam APBD.
Strategi Baru dalam Mencari Sumber Dana Alternatif
Pramono mengungkapkan perlunya mencari sumber dana baru untuk pembangunan Jakarta. Meskipun ada penurunan APBD, dia tetap optimis bahwa proyek-proyek strategis bisa dilaksanakan melalui kerja sama dan kemitraan dengan pihak swasta.
“Kita harus kreatif dalam mencari pembiayaan alternatif untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Ini akan menjadi tantangan bagi kami,” ujarnya menegaskan pentingnya inisiatif baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu langkah kreatif yang akan ditempuh adalah melakukan kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Harapannya, berbagai program pembangunan tidak terhambat meski anggaran yang tersedia terbatas.
Menanggapi Kritik dan Tantangan dari Pusat
Menteri Keuangan sebelumnya juga menjelaskan alasan pemotongan anggaran ini didasari oleh kasuskasus penyelewengan yang terjadi di berbagai daerah. Meski begitu, Pramono menegaskan bahwa pemprov akan bekerja keras untuk menunjukkan komitmen mereka dalam pengelolaan anggaran yang transparan.
“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Kami sadar bahwa kepercayaan masyarakat adalah segalanya,” ucapnya dengan penuh keyakinan.
Dalam upaya ini, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan transparansi yang lebih besar, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
