Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan pentingnya sikap tegas dari pemerintah terhadap rencana keikutsertaan atlet Israel dalam World Artistic Gymnastics Championships pada Oktober 2025 di Jakarta. PKS merasa bahwa partisipasi Israel dalam ajang olahraga dunia ini akan memicu polemik di masyarakat dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari PKS, Sukamta, menyampaikan bahwa tindakan Israel terhadap warga Palestina adalah bentuk genosida yang tidak patut mendapatkan panggung di Indonesia. Menurutnya, memberikan izin bagi atlet Israel untuk bertanding hanya akan memperburuk situasi dan menjauhkan Indonesia dari janjinya untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Pernyataan Sukamta menggarisbawahi bahwa sejak era kemerdekaan, Indonesia telah menolak segala bentuk penjajahan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menolak penjajahan serta berkomitmen untuk mendukung hak asasi manusia.
Pentingnya Konsistensi Sikap Indonesia Terhadap Palestina
Indonesia selalu menegaskan sikap politiknya yang bebas aktif dalam mendukung kemanusiaan. Konsekuensi dari sikap tersebut tercermin dalam sejarah panjang dukungan Indonesia terhadap Palestina yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ketidakadilan di dunia, terutama yang dialami Palestine, menjadi fokus perhatian Indonesia.
Sukamta mengingatkan kembali pasca kebangkitan gerakan penyokong kemanusiaan, Indonesia telah konsisten menolak untuk menjadi tuan rumah bagi kehadiran Israel. Sebagai contoh, pada tahun 1958, Indonesia menarik diri dari kualifikasi Piala Dunia untuk menghindari pertandingan melawan Israel. Ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam hal solidaritas terhadap Palestina.
Selain itu, penolakan tersebut tidak hanya terjadi di arena sepak bola, melainkan juga dalam berbagai ajang olahraga lainnya. Dalam Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel, meskipun hal itu menimbulkan ketegangan internasional yang cukup signifikan.
Sejak itu, Indonesia berulang kali menunjukkan konsistensinya dalam hal ini, bahkan sampai pada keputusan FIFA yang mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah protes publik merebak mewujudkan dukungan terhadap Palestina.
Sukamta menegaskan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan dan tidak seharusnya diabaikan. Dengan laporan yang menunjukkan jumlah korban jiwa yang terus meningkat, termasuk anak-anak dan wanita, ia menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk mengambil sikap yang jelas terhadap isu ini.
Penolakan Atlet Israel oleh PDIP dan Tindakan Konstitusional
Dalam situasi yang sama, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP turut menolak rencana keikutsertaan atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa sikap ini konsisten dengan penolakan yang sama terhadap Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 tahun 2023.
Guntur menjelaskan bahwa penolakan ini berdasar pada prinsip konstitusi yang menolak kerjasama dengan negara penjajah. Menurutnya, setiap kerja sama harus sejalan dengan perjuangan rakyat Palestina dan Aruba. Dalam sejarah politik Indonesia, Bung Karno yang menjadi simbol konsistensi tersebut menolak hubungan diplomatik dengan Israel.
Lebih lanjut, Guntur menyebutkan bahwa Bung Karno juga menolak partisipasi Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Israel pada tahun tersebut. Penolakan ini menjadi cikal bakal penguatan identitas Indonesia di kancah internasional yang menolak ketidakadilan.
Upaya untuk menghindari keterlibatan dengan Israel bahkan sampai pada pendirian Games of the New Emerging Forces (Ganefo) yang menjadi alternatif bagi negara-negara non-barat. Dalam ajang ini, Bung Karno menegaskan pentingnya menolak kehadiran atlet Israel demi menunjukkan sikap yang proaktif untuk keadilan.
Mendukung Kemanusiaan dan Berdiri di Sisi yang Tepat
Kedua partai besar, PKS dan PDIP, menekankan pentingnya solidaritas terhadap Palestina dalam konteks internasional. Apa yang terjadi di Gaza kini adalah krisis kemanusiaan yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan adanya laporan menunjukkan lebih dari 90.000 anak mengalami malnutrisi berat, dunia harus bertindak untuk memberikan perhatian.
Sukamta mengingatkan bahwa generasi muda Palestina telah kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan situasi ini tidak seharusnya diabaikan oleh negara lain. Keputusan untuk tidak menyelenggarakan kegiatan olahraga yang melibatkan Israel diharapkan menjadi bantahan tegas dari Indonesia.
Dari semua sudut pandang, sikap Indonesia menjadi sangat strategis dalam konteks global. Bagaimana negara ini berkontribusi terhadap penyelesaian masalah kemanusiaan secara langsung akan menciptakan dampak yang signifikan di mata dunia.
Dalam hal ini, sikap yang diambil pemerintah dan partai politik terhadap kehadiran Israel akan menjadi gambaran apakah Indonesia tetap konsisten pada prinsip-prinsipnya atau tidak. Sejarah telah mencatat dengan jelas bahwa Indonesia selalu berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.
Keputusan mendatang mengenai sela waktu kejuaraan ini diharapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Indonesia akan tetap menjadi suara bagi Palestina di dunia internasional.
