Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mengusulkan untuk menaikkan tarif Transjakarta yang saat ini masih bertahan di angka Rp3.500. Kenaikan tarif ini dirasa perlu mengingat harga tiket yang sudah bertahan selama lebih dari dua dekade dan belum mengalami evaluasi yang memadai.
Menurut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijawarno, penting untuk mengkaji ulang tarif tersebut. Evaluasi tarif diperlukan karena berbagai faktor, termasuk peningkatan biaya hidup dan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Jakarta.
Djoko menyatakan bahwa tarif Transjakarta perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Sebab, sudah banyak angkutan umum di kota lain yang membebankan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif saat ini.
Pentingnya Evaluasi Tarif Transjakarta di Jakarta
Masyarakat Transportasi Indonesia menilai evaluasi tarif sangat penting dalam konteks pelayanan publik. Sebagai salah satu moda transportasi utama di Jakarta, Transjakarta harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Melihat laju inflasi dan biaya hidup, tarif yang stagnan selama 19 tahun merupakan hal yang tidak realistis.
Djoko memberikan contoh bahwa transportasi umum di kota lain, seperti Semarang, menetapkan tarif di atas Rp4.000. Sementara itu, Transjakarta masih terhitung sangat murah dibandingkan transportasi sejenis di daerah lain, sehingga wajar jika proposal kenaikan tarif diajukan.
Namun, Djoko juga menyarankan bahwa jika tarif dinaikkan, perlu ada skema keringanan untuk waktu-waktu tertentu. Misalnya, tarif lebih rendah pada jam-jam non-puncak agar tetap terjangkau bagi semua penumpang.
Penting untuk diingat bahwa pelayanan yang baik harus diimbangi dengan tarif yang sepadan. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Pemprov DKI juga sudah menerapkan program penggratisan untuk beberapa golongan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap diutamakan.
Kenaikan tarif tersebut seharusnya disertai dengan peningkatan kualitas layanan. Pembenahan fasilitas dan armada menjadi salah satu hal yang perlu diprioritaskan, agar masyarakat merasa nyaman saat menggunakan layanan transportasi umum ini.
Investasi dalam Transportasi Umum Harus Ditingkatkan
Sekarang ini, banyak daerah di Indonesia yang sudah mulai memperbaiki sistem transportasi umum. Namun, menurut Djoko, baru sekitar 40 pemerintah daerah yang melaksanakan angkutan umum modern. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi daerah-daerah dalam mengembangkan transportasi publik.
Pemprov DKI Jakarta juga mencatat adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan infrastruktur transportasi. Diharapkan dengan adanya alokasi tersebut, daerah-daerah dapat lebih leluasa dalam memperbaiki angkutan umumnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa sebelum tarif dinaikkan, pihaknya akan memastikan bahwa semua fasilitas sudah diperbaiki dengan baik. Ini termasuk pengadaan bus listrik yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
Pemerintah DKI juga telah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah armada bus listrik menjadi 500 unit dari sebelumnya hanya 200 unit. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengurangi emisi karbon di ibu kota.
Transportasi umum yang baik akan berdampak positif pada mobilitas warga Jakarta. Dengan sistem transportasi yang efisien, diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat aksesibilitas bagi masyarakat.
Sikap Terbuka Pemrov DKI terhadap Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta kini berada dalam posisi untuk mengevaluasi kebijakan tarif transportasi. Dalam hal ini, Pramono menyatakan bahwa kenaikan tarif harus disikapi dengan bijak, karena tidak dapat terus-menerus menyubsidi tarif tanpa batas.
Subsidi yang mencapai lebih dari Rp9.000 untuk setiap tiket menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Namun, Pramono menekankan bahwa kenaikan tarif akan dikaji dengan hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi ini, Pemprov juga telah menjalin kerjasama untuk melayani rute Transjabodetabek ke berbagai wilayah sekitar Jakarta. Dengan demikian, layanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan akses yang lebih luas.
Pramono menambahkan bahwa meskipun rute baru ditambahkan, penting bagi tarif antar daerah tidak terlampau berbeda. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan dengan harga yang terjangkau.
Dalam proses transisi menuju kenaikan tarif, Pemprov DKI Jakarta menerapkan berbagai program untuk memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penggratisan untuk 15 golongan masyarakat mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan warga.
