Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengungkapkan pandangannya yang kritis terhadap rencana Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN. Menurutnya, langkah yang lebih penting saat ini adalah menyelidiki penyebab dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di pesantren tersebut.
Lasarus menekankan, penting untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ia merasa pemerintah perlu melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui akar masalah dan preventif sebelum mengambil langkah perbaikan.
Dalam pandangannya, perbaikan menggunakan dana APBN perlu dipertimbangkan secara matang. Hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa memahami lebih dahulu apa penyebab insiden ambruknya bangunan tersebut.
Pentingnya Investigasi Dalam Kasus Ambruknya Ponpes
Lasarus menyatakan bahwa jangan sampai kejadian seperti itu terulang tanpa penanganan yang tepat. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa ada banyak pesantren yang telah dibangun menggunakan dana APBN, namun kasus ini berbeda dan perlu analisis yang lebih mendalam.
“Jika terdapat kelalaian, maka harus diusut tuntas sebelum melangkah ke perbaikan,” ujarnya. Menurutnya, penginvestigasian terhadap insiden ini merupakan langkah penting bagi pemerintah untuk bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat.
Ia menekankan bahwa belum ada kepastian mengenai penyebab pasti ambruknya gedung tersebut, sehingga pembenahan tanpa investigasi yang jelas hanya akan mengulang kesalahan yang sama di masa mendatang.
Rencana Perbaikan dan Pembiayaan Ponpes Al Khoziny
Dody Hanggodo mengungkapkan rencana untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny, dengan alasan bahwa biaya perbaikan ternyata lebih tinggi daripada membangun dari nol. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih berlangsung penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan baru.
Pembangunan ini, menurutnya, akan dibiayai oleh APBN, tetapi pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak swasta. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat seperti ini, berbagai sumber daya bisa dikerahkan untuk penanganan yang lebih cepat.
“Kami optimis anggaran yang diperlukan akan cukup,” tambah Dody, dengan harapan adanya partisipasi dari sektor swasta bisa mempercepat proses pembangunan.
Peran Kementerian Agama Dalam Anggaran Ponpes
Dody menjelaskan meskipun biasanya anggaran pondok pesantren di bawah Kementerian Agama, dalam kasus ini, Kementerian Pekerjaan Umum terpaksa ikut berwenang, mengingat kondisi darurat yang dialami. Hal ini menunjukkan respons pemerintah yang cepat dalam menangani situasi kritis.
“Biasanya, anggaran harusnya berasal dari Kementerian Agama, tetapi mengingat hal ini adalah masalah mendesak, kami akan terlibat dalam perbaikan,” paparnya. Ia berharap kolaborasi antara kementerian ini akan mempermudah proses pembangunan yang dibutuhkan.
Tindakan ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pendidikan mendapatkan perhatian yang layak dan aman. Dengan adanya investigasi dan rencana yang matang, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan.
