Mekanisme kapitasi berbasis risiko telah diperkenalkan di tingkat layanan primer melalui regulasi yang tepat. Regulasi ini menciptakan peluang untuk memberikan perawatan yang lebih baik dengan menyesuaikan besaran kapitasi sesuai dengan karakteristik peserta, termasuk usia, kondisi kesehatan, dan lokasi geografis.
Secara signifikan, implementasi mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat. Namun, di lapangan, penerapannya masih terbatas dan banyak indikator yang digunakan justru lebih menilai aspek administrasi daripada hasil yang dapat dirasakan oleh pasien.
Oleh karena itu, perlunya penyesuaian insentif tambahan yang lebih berfokus pada mutu layanan kesehatan menjadi sangat penting. Ini mencakup keberhasilan dalam kontrol penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes serta pengalaman pasien yang harus lebih transparan dalam penilaiannya.
Pentingnya Indikator Kinerja yang Relevan untuk Layanan Kesehatan
Penerapan indikator kinerja berbasis hasil di tingkat pelayanan primer perlu diperkuat agar lebih efektif. Di samping itu, indikator ini juga harus mencakup aspek klinis yang berkaitan langsung dengan kondisi pasien, bukan semata-mata pada proses atau administrasi.
Dengan penekanan pada hasil nyata, kualitas pelayanan kesehatan bisa lebih terjamin. Misalnya, fokus pada cakupan imunisasi yang lengkap dan kontrol penyakit kronis yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.
Keterlibatan pasien dalam penilaian layanan juga harus menjadi bagian penting dalam pengembangan regulasi ke depan. Pendekatan ini tidak hanya akan memberikan feedback yang berharga, tetapi juga menghargai pengalaman pasien dalam mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.
Reformasi Sistem Pembayaran Rumah Sakit yang Berbasis Mutu
Sistem pembiayaan rumah sakit yang saat ini berlaku, yaitu INA-CBG, perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Dengan menerapkan pendekatan berbasis mutu seperti Quality-Adjusted DRG, rumah sakit dapat mengoptimalkan layanan mereka sesuai standar klinis yang ditetapkan.
Pembayaran tambahan bagi rumah sakit yang berhasil menjaga keselamatan pasien dan menekan angka rawat ulang akan menciptakan insentif yang positif. Sebaliknya, pengurangan pembayaran bagi rumah sakit yang tidak memenuhi standar mutu harus diterapkan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Pemerintah sedang merancang pembaruan ini agar mengakomodasi tingkat kompleksitas dan keparahan kasus secara lebih adil. Hal ini penting agar setiap rumah sakit, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.
Menanggulangi Tantangan dalam Implementasi Sistem Baru
Meskipun ada langkah positif dalam reformasi sistem, sejumlah tantangan tetap mengemuka. Kelemahan dalam integrasi layanan primer dengan rujukan masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan agar sistem dapat berjalan efektif.
Kesiapan sumber daya manusia dan administrasi untuk menangani klaim juga menjadi fokus penting. Ketidakselarasan antara rumah sakit besar dan rumah sakit daerah bisa menimbulkan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Potensi sengketa yang timbul tanpa adanya otoritas tarif independen juga harus diantisipasi. Hal ini penting agar reformasi tidak hanya menjadi formalitas di atas kertas, tetapi berdampak nyata dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan utama dari semua upaya ini adalah untuk memastikan bahwa kualitas layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Kepastian dalam pelayanan dan keberlanjutan program JKN harus dijaga agar masyarakat bisa mendapatkan hak atas layanan kesehatan yang baik dan layak.
